Pemerintah Tambah Bansos Beras dan Minyak Goreng
JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun melalui paket bantuan sosial (bansos). Paket ini kini berisi 10 kilogram beras dan 2 liter Minyakita.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa penambahan minyak goreng merupakan usulan pimpinan DPR. Tujuannya agar manfaat bantuan lebih terasa bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Setelah konsultasi dengan pimpinan DPR, diputuskan untuk menambah minyak goreng 2 liter setiap bulan agar paket bansos lebih optimal,” ujar Said, Kamis, 18 September 2025, dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Baca Juga
Optimalisasi Stimulus dan Bantuan Pangan
Dalam rapat Banggar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, DPR menilai stimulus Rp 16,23 triliun masih bisa dioptimalkan. Penambahan ini dianggap cara tepat untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Sebelumnya, sempat muncul wacana pemberian minyak goreng hingga 5 liter. Namun, opsi itu tidak dilanjutkan karena dikhawatirkan menyimpang dari tujuan awal program bantuan pangan.
Program Bantuan Pangan ini dijadwalkan berjalan pada Oktober–November 2025. Langkah ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Selain itu, Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Fokus utama ditetapkan pada indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
RAPBN 2026: Kesejahteraan Jadi Tolok Ukur
Said Abdullah menekankan bahwa APBN 2026 bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi perangkat negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penetapan indikator kesejahteraan diharapkan menjadi ukuran kinerja pembangunan manusia ke depan.
Terdapat tiga fokus utama indikator kesejahteraan. Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat lebih sehat dan terdidik.
Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang. Said menegaskan, “RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan.”
Dalam Rapat Paripurna Pengesahan UU RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa, 23 September 2025, Menkeu Purbaya menyanggupi usulan penambahan paket bansos. Langkah ini disepakati untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Penambahan paket bansos diharapkan memberikan efek langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dukungan pemerintah melalui beras dan minyak goreng menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Stimulus ekonomi ini dirancang untuk memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun. Penambahan minyak goreng menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sehari-hari rakyat.
Kebijakan ini juga mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menetapkan program yang lebih efektif. Banggar DPR berperan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat paling terdampak.
Dengan langkah ini, pemerintah dan DPR berharap bantuan sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya. Paket beras dan minyak goreng menjadi alat konkret dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Selain itu, penetapan indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2026 menegaskan arah pembangunan yang lebih manusiawi. Fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan kelestarian alam diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional.
Kesepakatan tambahan paket bansos juga menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan program sosial. Hal ini diharapkan mampu merespons kondisi ekonomi masyarakat dengan lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, stimulus Rp 16,23 triliun bukan hanya angka dalam anggaran, tetapi alat nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penambahan paket beras dan minyak goreng menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari kebijakan pro-rakyat yang lebih luas. Optimalisasi bantuan sosial menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rekomendasi
