Kuota KPR Subsidi 2025 Naik, Sudah Tersalurkan ke 137 Ribu Rumah
JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali menunjukkan hasil positif. Hingga akhir Juli 2025, sebanyak 137.015 unit rumah subsidi telah berhasil dibiayai melalui program KPR berskema subsidi. Angka ini merupakan hasil kerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama mitra-mitra strategisnya.
“Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi, tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Total nilai pembiayaan yang sudah disalurkan mencapai Rp17 triliun. Angka ini sekaligus mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap rumah pertama dengan skema KPR subsidi.
Baca JugaKUR BNI 2025: Syarat Pengajuan, Tabel Angsuran, Tenor, dan Keunggulan
Kuota Tahun 2025 Naik Tajam
Melihat capaian dan tingginya kebutuhan masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk menambah kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025. Kuota yang semula hanya 220.000 unit rumah kini dinaikkan menjadi 350.000 unit, dengan total anggaran sebesar Rp35,2 triliun.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025.
“Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penambahan target program FLPP menjadi langkah yang sangat strategis,” demikian isi pernyataan dalam keputusan tersebut.
Kerja Sama Diperluas dengan Berbagai Mitra
Dalam rangka mempercepat dan memperluas pencapaian program, BP Tapera terus mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak. Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, dan 7 manajer investasi.
“Kami menggandeng 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, dan 7 manajer investasi untuk mempercepat pencapaian target program perumahan nasional,” ungkapnya.
Langkah ini tidak hanya bertujuan memperluas jaringan distribusi KPR subsidi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penyediaan rumah subsidi berjalan selaras antara ketersediaan pasokan dan kemudahan pembiayaan.
Backlog Perumahan Terus Menurun
Capaian lain yang menunjukkan hasil positif dari upaya kolaboratif ini adalah tren penurunan backlog perumahan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, backlog rumah tangga berdasarkan kepemilikan mencapai 12,71 juta unit. Angka tersebut menyusut menjadi 9,90 juta unit pada tahun 2023.
Sementara itu, backlog berdasarkan kepenghunian juga mengalami penurunan dari 6,98 juta rumah tangga menjadi 6,69 juta rumah tangga pada periode yang sama.
“Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, serta tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” tutup Heru.
Rekomendasi
