Pemerintah Siapkan Rp9,95 Triliun untuk Hilirisasi Perkebunan Nasional
JAKARTA - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat sektor perkebunan nasional melalui program hilirisasi besar-besaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa anggaran senilai Rp9,95 triliun telah disiapkan untuk mendukung peningkatan produktivitas kelapa, tebu, kopi, kakao, mete, serta lada atau pala.
Tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, strategi ini juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperbesar nilai tambah dari komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.
Anggaran Jumbo untuk Hilirisasi
Baca Juga
Amran mengungkapkan bahwa dana Rp9,95 triliun berasal dari alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) yang akan digelontorkan bertahap sepanjang 2025–2027. Rinciannya, Rp2,54 triliun pada tahun 2025, Rp5,83 triliun pada 2026, serta Rp1,58 triliun di tahun 2027.
Menurutnya, anggaran ini sudah tersedia dan siap dicairkan. Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada kesiapan para kepala daerah untuk segera memanfaatkan dana tersebut. Presiden bahkan telah menekankan agar dana ini langsung digunakan untuk kerja nyata di lapangan.
Amran menyebut total dana tersebut setara Rp10 triliun sebagai modal awal untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara rempah-rempah yang berpengaruh di dunia.
Target Luas Tanam dan Komoditas Prioritas
Dengan anggaran jumbo itu, pemerintah menargetkan penanaman 870.890 hektare lahan berbagai komoditas. Tebu akan mendapat porsi terbesar dengan alokasi Rp2,27 triliun untuk 200.000 hektare lahan. Kakao menyusul dengan 248.500 hektare yang mendapat dana Rp3,47 triliun.
Selain itu, ada 221.890 hektare lahan kelapa dengan anggaran Rp1,16 triliun, 99.500 hektare lahan kopi senilai Rp2,16 triliun, 50.000 hektare lahan mete dengan Rp0,54 triliun, serta 51.000 hektare lahan lada atau pala yang didukung Rp0,35 triliun.
“Untuk pertama kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia,” jelas Amran, menekankan pentingnya akses bibit unggul agar produktivitas meningkat.
Proyeksi Nilai Hilirisasi
Kementerian Pertanian memproyeksikan bahwa hasil hilirisasi perkebunan dalam periode 2025–2027 dapat menghasilkan nilai hingga Rp138,49 triliun. Angka ini didapat dari pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas sebelum diekspor.
Secara rinci, tebu diperkirakan menyumbang Rp23,2 triliun, kakao Rp67,1 triliun, kelapa Rp5,77 triliun, kopi Rp14,93 triliun, mete Rp2 triliun, serta lada atau pala Rp25,5 triliun.
Hilirisasi diharapkan tidak hanya menambah pemasukan negara, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang rentan fluktuasi harga di pasar global.
Peluang dari Hilirisasi Kelapa
Salah satu komoditas yang sangat potensial adalah kelapa. Amran menuturkan bahwa tren global menunjukkan pergeseran konsumsi dari produk susu hewani ke susu nabati dan virgin coconut oil (VCO).
Indonesia berada pada posisi strategis karena kelapa tidak bisa tumbuh di banyak negara seperti Eropa atau China. Hanya Indonesia dan Filipina yang memiliki potensi produksi besar.
Ia mencontohkan, saat ini Indonesia mengekspor kelapa ke Malaysia sebanyak 400 ribu ton. Apabila proses hilirisasi dilakukan, nilai ekspor bisa meningkat hingga 100 kali lipat. Dari nilai rata-rata Rp24,92 triliun pada periode 2022–2024, kelapa berpotensi mencapai Rp2.400 triliun ketika diproses sebelum diekspor.
“Kalau ini dikali 100, jadi Rp2.400 triliun. Apa Indonesia tidak menjadi negara super power? Baru kelapa saja kita bisa mainkan harga karena kita pengendali dunia,” ucap Amran dengan optimisme tinggi.
Penciptaan 1,6 Juta Lapangan Kerja
Selain menambah devisa, program ini juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Amran menjelaskan, dari target luas tanam dan pengembangan komoditas, akan ada sekitar 1,63 juta tenaga kerja baru yang terserap selama periode 2025–2027.
Rinciannya, tanaman tebu diproyeksikan menyerap 700 ribu pekerja, kakao 122.667 orang, kelapa 250 ribu orang, kopi 312.500 orang, mete 166.667 orang, serta lada atau pala 83.333 orang.
“Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang. Ini langkah terobosan yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden,” tegas Amran.
Hilirisasi Sebagai Kunci Kemandirian Ekonomi
Lebih jauh, hilirisasi dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dengan mengolah produk perkebunan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, tetapi juga mampu mengendalikan harga di pasar internasional.
Amran menekankan bahwa komoditas pertanian tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah. Prosesing di dalam negeri harus menjadi prioritas agar posisi Indonesia semakin kuat dalam rantai pasok global.
“Intinya adalah jangan biarkan komoditas pertanian kita ke luar negeri tanpa melalui processing. Indonesia pasti kuat,” tegasnya.
Tantangan Implementasi di Daerah
Meski peluang besar terbuka, pelaksanaan program tetap menghadapi tantangan, terutama kesiapan pemerintah daerah. Peran gubernur dan bupati menjadi kunci dalam mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Dengan anggaran yang sudah tersedia, daerah diharapkan segera bergerak cepat. Mulai dari penyiapan lahan, distribusi benih, hingga pembinaan petani harus dilakukan tanpa menunda waktu.
Program hilirisasi perkebunan yang digagas pemerintah melalui anggaran Rp9,95 triliun bukan sekadar investasi pada sektor pertanian. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan devisa, sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja.
Dengan pengolahan yang tepat, komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, kopi, hingga tebu bisa mendongkrak posisi Indonesia sebagai pengendali pasar global. Kini, tinggal bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mampu menjadikan program ini nyata di lapangan.
Rekomendasi
