JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pemilihan Anggito dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI pada Senin, 23 September 2025, mulai pukul 18.30 hingga 22.00 WIB. Uji ini dilakukan secara bergiliran bersama empat kandidat lain.
Proses Fit and Proper Test
Kelima kandidat yang menjalani uji kelayakan terdiri dari pejabat dari berbagai latar belakang, mulai dari sektor perbankan hingga asuransi.
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa diuji pada pukul 18.30–19.00 WIB.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji diuji pukul 19.00–19.30 WIB.
Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia, Agresius R Kardiman, menjalani uji pukul 19.30–20.00 WIB.
Komisaris Asuransi Jasa, Tania Fedinan Purba, diuji pukul 20.00–20.30 WIB.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, mengikuti sesi terakhir pukul 20.30–21.00 WIB.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa hasil pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. “Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujarnya.
Fokus Perbaikan dan Kesiapan LPS
Setelah ditetapkan, Anggito menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) LPS. Ia menekankan pentingnya integritas kebijakan dan kesiapan institusi menghadapi krisis ekonomi.
"Lembaga ini harus terus memperbaiki kualitas SDM, integrasi data, serta memperkuat integritas kebijakan. Latihan protokol krisis juga menjadi prioritas," jelas Anggito.
Dengan langkah ini, LPS diharapkan lebih siap menghadapi gejolak ekonomi, sehingga setiap potensi risiko dapat ditangani tanpa menimbulkan kegaduhan di sektor perbankan.
Susunan Dewan Komisioner Baru
Komisi XI DPR RI juga menetapkan beberapa posisi penting dalam DK LPS periode 2025–2030:
Ketua Dewan Komisioner LPS: Anggito Abimanyu
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS: Farid Azhar Nasution
Anggota DK LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank: Doddy Zulverdi
Anggota DK LPS Bidang Program Penjaminan Polis: Ferdinan Dwikoraja Purba
Misbakhun menegaskan bahwa keputusan ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Fit and proper test dianggap telah memenuhi mandat DPR untuk menilai kelayakan anggota Dewan Komisioner.
Prioritas Strategis di Bawah Kepemimpinan Anggito
Anggito menekankan bahwa prioritas utama LPS adalah menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia melalui program penjaminan simpanan dan kesiapan penanganan risiko bank.
“Dengan perbaikan yang berkelanjutan, LPS akan siap menangani situasi darurat tanpa menimbulkan kegaduhan di pasar,” kata Anggito. Ia juga berfokus pada peningkatan kompetensi internal SDM agar pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.
Selain itu, integrasi data dan transparansi kebijakan menjadi pilar utama dalam strategi LPS ke depan. Hal ini diharapkan mendukung efektivitas penjaminan simpanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Tantangan dan Harapan
LPS menghadapi tantangan berupa dinamika sektor keuangan yang cepat berubah. Dengan kepemimpinan baru, lembaga ini harus memastikan kesiapan protokol krisis, pengelolaan risiko bank, serta perlindungan bagi nasabah.
Anggito menekankan bahwa koordinasi internal dan eksternal menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Sinergi antara LPS, otoritas moneter, dan sektor perbankan akan menentukan keberhasilan program penjaminan simpanan.
Selain itu, LPS akan terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan transparansi dan pemahaman publik terkait fungsi lembaga. Hal ini diyakini mampu menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.
Dengan ditetapkannya Anggito Abimanyu sebagai Ketua DK LPS, masyarakat dan pelaku industri keuangan menaruh harapan besar pada kemampuan lembaga dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, meningkatkan integritas kebijakan, dan memastikan kesiapan menghadapi setiap potensi krisis.